Indienesia – Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan para menterinya untuk menghantikan polemik wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, adalah sebuah bukti bahwa Jokowi konsisten menolak wacana itu.
Menurut Karyono, hal tersebut dianggap menjadi ‘pukulan’ bagi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang paling kencang menyuarakan wacana penundaan pemilu.
“Presiden akhirnya mengeluarkan sikap jelas menolak, artinya konsisten dengan pernyataan di awal yang memang beliau tidak berkenan dengan wacana 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden,” kata Karyono pada Indiensia, Rabu (06/04/2022).
Menurut Karyono, Jokowi sudah jelas menunjukkan sikapnya yang tidak mau menabrak aturan dan mengkhianati konstitusi.
“Tentu saja ini pukulan telak bagi Pak Luhut dan Pak Muhaimin, serta tokoh-tokoh yang mengusung wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden,” ungkapnya.
Karyono mencurigai, bahwa orang-orang di sekeliling Jokowi lah yang ingin masa jabatan presiden diperpanjang. Termasuk, Luhut Pandjaitan sebagai dalangnya.
“Yang berkeinginan untuk perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, dari awal saya curiga sejatinya bukan presiden yang ngebet, tapi yang ngotot yang miliki syahwat yah orang sekelilingnya,” imbuhnya.
“Sekarangkan sudah terungkap, dulu masih samar-samar, sekarang tabir itu sudah mulai terbuka siapa sejatinya dibalik wacana 3 periode, penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Pak luhut dan kawan-kawan, Muhaimin dan sebagainya, serta para relawan yang menghendaki beliau memimpin kembali,” lanjutnya.
Karyono juga menegaskan, pernyataan Jokowi adalah pukulan keras bagi para menteri dan elite politik yang selama ini menggencarkan wacana penundaan pemilu. Khususnya Luhut, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Saya kira dengan pernyataan presiden yang meminta kepada seluruh menteri dan pembantunya untuk tidak bicara lagi terkait soal perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu ini adalah pukulan telak bagi mereka,” pungkasnya.
