Indienesia – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membantah ada anggaran negara yang dialokasikan untuk isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden. Pramono menegaskan alokasi tersebut sama sekali tidak ada, baik di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Sekretariat Kabinet (Setkab) maupun di Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
“Tidak ada anggaran, baik di Setneg, Setkab maupun KSP mengenai hal ini (anggaran isu Jokowi tiga periode), sehingga dengan demikian clear terhadap hal itu,” kata Pramono usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di gedung DPR, Jakarta, (04/04/2022).
Pramono juga menegaskan sikap Jokowi sudah jelas soal perpanjangan masa jabatan presiden. Pramono menyatakan Jokowi sudah empat kali menyampaikan pandangan mengenai hal tersebut, yakni taat dan setia pada konstitusi.
“Presiden telah empat kali menyampaikan kepada public, terkahir tanggal 30 Maret di Borobudur, saya yakin apa yang disampaikan Presiden sudah cukup jelas ditanggap oleh publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pramono tidak masalah jika ada pihak mencoba mendorong wacana presiden tiga periode. Namun, kata dia, pihaknya memahami mengubah UUD 1945 tidak mudah.
“Kan kami tahu untuk mengubah apalagi melakukan amendemen UUD 1945 tidak mudah dan itu akan membuka kotak pandora ke mana-mana. Saya yakin ini menjadi pelajaran, karena saya termasuk menjadi bagian di tahun 1999 ketika amendemen itu dilakukan,” ucapnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi II dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera berharap tidak ada anggaran negara yang dimanfaatkan untuk “menggoreng” wacana Jokowi tiga periode.
“Mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu tiga periode atau penundaan karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi,” kata Mardani.
