Indienesia – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan tidak mau lagi memperpanjang pembahasan isu terkait perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.
“Saya ingin tegaskan kepada masyarakat Indonesia sudahlah, cukup! Jangan lagi berpolemik tentang jabatan tiga periodelah, perpanjanganlah,” katanya saat memberikan keterangan kepada media di kantor KSP, Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (06/04/2022).
“Presiden Jokowi telah mengeluarkan larangan kepada para menteri dan pimpinan lembaga, yaitu tidak lagi menyuarakan soal penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Presiden sudah tegas mengatakan seperti itu. Jangan jadi bahan gorengan yang enggak berkualitas,” terangnya.
Menururtnya, pemerintah saat ini sedang fokus dalam menyelesaikan masalah pandemi Covid-19. Selain itu, pemerintah sedang menyusun strategi untuk mengantisipasi dampak global perang antara Rusia dan Ukraina.
“Kita, pemerintah saat ini telah fokus memikirkan pandemi belum selesai tuntas. Pemerintah memikirkan skenario menghadapi perang ukraina dengan Rusia. Dampaknya seperti apa. Itu sudah disiapkan skenario-skenario. Pengaruhnya terhadap ekonomi,” imbuhnya.
Moeldoko juga meminta semua pihak untuk menghentikan polemik isu penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden 3 periode.
“Kita berpikir ke depan. Jangan berputar-putar bangsa ini berbicara yang tidak produktif. Bicara perpanjangan bicara tiga periode. Presiden sudah jelas mau ngomong apa lagi? Masih lagi dipersoalkan. Sekali lagi saya ingatkan sudah cukup berpolemik tentang ini,” tegasnya.
Lebih lanjut Moeldoko menekankan Presiden maupun pemerintah tidak pernah membicarakan amandemen konstitusi. Namun kalau amandemen itu dibahas di DPR, maka pemerintah tidak akan campur tangan.
“Pemerintah tidak pernah membicarakan itu. Kalau itu persoalan bergelinding jangan melibatkan pemerintah. Lalau itu bergelinding di DPR, itu urusan DPR. Pemerintah tidak pernah membicarakan sedikit pun tentang periodelah, tentang perpanjanganlah. No, never, sama sekali tidak ada,” bebernya.
“Justru presiden menegaskan jangan ada lagi yang bicara tentang itu. Kita fokus bagaimana mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat. Langkah-langkah presiden dalam menghadapi situasi ini sangat diperlukan. Itu lebih diperlukan daripada berbicara soal itu dan masyarakat sekarang menghadapi dampak Covid-19 masih terjadi dampak perang terjadi. Jadi jangan bertanya kepada eksekutif, itu bukan domain eksekutif,” pungkasnya.
