Indienesia – Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyebut, kebijakan BLT minyak goreng dan beberapa jenis bansos lainnya merupakan kebijakan instan untuk menangani masalah yang sifatnya sementara.
Menurut Karyono, beragam bantuan ini disalurkan untuk meringankan beban masyarakat, terutama di tengah situasi pandemi Covid-19.
“Kebijakan seperti BLT ini memang tidak menyelesaikan masalah dalam jangka panjang karena tidak menyentuh akar persoalan,” kata Karyono pada Indienesia, Jumat (07/04/2022).
Karyono mengatakan, persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng semestinya diselesaikan dari hulu hingga hilir.
“Persoalan minyak goreng tidak bisa diselesaikan hanya di hilirnya tapi diselesaikan secara holistik dan komprehensif. Pasalnya, akar persoalannya harus diurai hingga ditemukan masalah yang mendasar,” terangnya.
Karyono juga mengatakan, bahwa kasus kelangkaan minyak goreng perlu perbaikan dari hulu sampai hilir.
“Jika masalah di hulunya tidak diselesaikan maka kasus serupa akan terulang kembali di kemudian hari. Sementara itu, besaran dana BLT dan bantuan sosial lainnya tidak cukup untuk menanggung beban inflasi,” bebernya.
Ia juga mengatakan bahwa pola produksi hingga distribusi harus diperbaiki dengan menghapus praktik monopoli dari sisi produksi dan distribusi yang selama ini dikuasai oleh beberapa pihak saja.
“Rantai masalahnya harus segera diperbaiki jika pemerintah serius menjaga stabilitas produk dan harga minyak goreng, program BLT dan bansos memang menjadi solusi jangka pendek, tetapi di sisi lain menimbulkan masalah baru, mulai dari, memicu korupsi dan pelbagai penyimpangan, membebani APBN, penyaluran dana tidak tepat sasaran, menimbulkan para spekulan yang memanfaatkan komoditas subsidi,” imbuhnya.
Masih menurut Karyono, program BLT dan bansos juga membawa dampak negatif terhadap budaya, yakni menciptakan budaya ketergantungan dan sifat malas.
Sebelumnya, Pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp100 ribu perbulan.
Pemberian BLT tersebut ditujukan untuk meringankan beban masyarakat akibat melambungnya harga minyak goreng ditengah kondisi pandemi saat ini.
“Kita tahu harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat, (01/04/2022) lalu.
Bantuan tersebut rencananya akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang masuk dalam daftar penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan,” jelasnya.
Adapun BLT diberikan selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni yang akan dibayarkan sekaligus pada April 2022 sebesar Rp300 ribu.
“Saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, TNI serta Polri berkoordinasi agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar,” kata Jokowi saat itu.
