INDIENESIA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk terus menjaga daya beli masyarakat, seiring meroketnya harga komoditas, khususnya pangan dan energi di pasar internasional, menyusul krisis geopolitik di Rusia dan Ukraina.
Presiden Jokowi meminta para menteri mengerahkan berbagai potensi pada APBN, seperti Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng, BLT dana desa, bantuan subsidi upah, dan banpres pedagang kaki lima dan warung (PKLW). “Bapak Presiden telah menginstruksikan seperti yang disampaikan Pak Menko Perekonomian, untuk kita melihat secara detail harga-harga pangan, harga-harga energi, dan pilihan-pilihan kebijakan yang bisa diambil untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi, tetapi juga menjaga APBN. Ini tiga hal yang sangat penting untuk terus dilakukan,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat memberikan keterangan pers bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (05/04/2022).
Sidang paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi khusus membahas tentang Antisipasi Situasi dan Perkembangan Ekonomi Dunia.
Menkeu mengatakan, pemerintah akan berupaya menjaga daya beli masyarakat, momentum ekonomi, dan ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, lanjut Menkeu, akan menyiapkan dana APBN untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak, gas, batu bara, nikel, maupun minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).
Dikatakan, meskipun kenaikan harga komoditas memberikan daya tambah dari sisi penerimaan negara, tetapi masyarakat turut merasakan rambatan inflasi global tersebut. “Kemudian, perlu untuk diputuskan langkah-langkah untuk menjaga. Kalau dulu tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah pandemi, sekarang tantangan dan ancaman adalah kenaikan dari barang-barang tersebut,” imbuhnya.
Ia menambahkan, Presiden Jokowi juga meminta para menteri membuat program untuk pemulihan ekonomi. Saat ini, anggaran program pemulihan ekonomi dalam kerangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) sebesar Rp 455 triliun. “Program pemulihan ekonomi di dalam rangka PCPEN ini akan difokuskan kepada program-program seperti labour-intensive atau program untuk meningkatkan ketahanan dan penciptaan kesempatan kerja, terutama untuk Kementerian PUPR, kemudian kementerian-kementerian lain,” lanjutnya.
Selain itu, Kepala Negara meminta agar jajaran menteri meningkatkan langkah-langkah koordinasi di bidang ketahanan pangan seperti pembukaan lahan, irigasi, dan ketersediaan pupuk serta bibit.
Menurut Menkeu, saat ini dunia sedang menghadapi situasi yang tidak mudah sehingga ketahanan pangan dan ketahanan energi menjadi salah satu hal yang harus ditingkatkan. “Bapak Presiden menginstruksikan bahwa untuk pangan siklusnya untuk padi, jagung, dan kedelai tidak lebih dari 3 bulan. Jadi seharusnya bisa direspons lebih cepat oleh kementerian terkait bekerja sama dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Menkeu menegaskan bahwa instrumen APBN akan terus dioptimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pemulihan ekonomi.
Dari sisi APBN, pemerintah akan mendukung untuk langkah-langkah mengamankan masyarakat, terutama yang merasakan tekanan akibat dampak global yang memang dirasakan seluruh dunia. “Dan, di sisi lain adalah menggunakan APBN secara tepat, sehingga betul-betul bisa menjaga keselamatan rakyat, menjaga keselamatan ekonomi, dan menjaga kesehatan dari APBN,” kata Menkeu.
________________
