Indienesia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 1 juta bagi pekerja yang memiliki gaji atau upah di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Keputusan tersebut diambil Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna tentang antisipasi situasi dan perkembangan dunia di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (05/04/2022).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut merespons kenaikan harga berbagai komoditas, terutama pangan dan energi, sebagai dampak perangan Rusia dan Ukraina. Peristiwa tersebut tertransmisi ke Tanah Air dalam bentuk kenaikan harga komoditas dan inflasi mulai gas alam, batu bara, minyak mentah, minyak kelapa sawit hingga gandum. Juga ada kenaikan inflasi.
“Kita ketahui berbagai komoditas apakah itu gas alam naik, batu bara pun di harga US$ 258, brent (minyak berjangka Brent) juga sudah di atas US$ 100, CPO di US$ 1.500 dan gandum di US$ 1.000, dan kita ketahui bahwa Rusia adalah produsen gandum dan minyak nabati besar, sehingga berbagai food price dari FAO juga meningkat secara global di atas indeks 140 dan komoditas vegetable oil juga sudah meningkat indeksnya lebih dari 200,” kata Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya seusai sidang kabinet paripurna.
Oleh karena itu, lanjut Airlangga, Indonesia mengalami dua akibat yakni penerimaan ekspor naik dan transmisi di dalam negeri tidak bisa seluruhnya diterima ke masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Airlangga mengungkapkan Jokowi telah memberikan arahan untuk program perlindungan sosial agar dipertebal.
Salah satunya menerapkan program baru, yaitu bantuan subsidi upah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta dengan besaran Rp 1 juta per penerima. Bantuan subsidi upah ini akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8,8 triliun. Pemerintah juga memberikan subsidi langsung berupa kartu sembako bagi 18,8 juta penerima dan Program Keluarga Harapan dengan tambahan 2 juta penerima. Selain itu, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp 300.000 untuk 3 bulan atau Rp 100.000 per bulan. “Diharapkan dalam bulan Ramadan bisa diberikan dan program BLT Dana Desa terus dilanjutkan,” ujar Airlangga Hartarto.
Lalu usulan memberikan Bantuan Presiden Usaha Mikro senilai Rp 600.000 per penerima dengan sasaran 12 juta pelaku UMKM. “Ini sama dengan PKLW (pedagang kaki lima dan warung),” tutur Airlangga Hartarto.
Lebih lanjut, Airlangga menyebut bahwa dalam arahannya Presiden Jokowi meminta jajarannya memperhatikan kenaikan harga pupuk. Airlangga menerangkan pembatasan penggunaan pupuk difokuskan pada komoditas-komoditas unggulan seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu, dan kakao. Pemerintah akan membatasi pada pupuk urea dan NPK. Presiden berharap subsidi tersebut dapat tepat sasaran.
“Kita ketahui urea sekarang harganya mendekati US$ 1.000, potas, dan KCL Indonesia impor. Salah satunya kan impornya dari Ukraina. Oleh karena itu Bapak Presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk nanti tepat sasaran, para petani bisa menerima pupuk sehingga tentunya harga pupuk tidak membuat kelangkaan pupuk,” terang Airlangga Hartarto.
_______________
Beritasatu
