Home » BUMN Milik Rakyat, Bukan Milik Elit Politik Atau Elit Kaya

BUMN Milik Rakyat, Bukan Milik Elit Politik Atau Elit Kaya

Oleh Indienesia



Telegraf – Pernyataan mengenai ide perubahan dari BUMN basis perseroan menjadi basis koperasi menuai kontroversi dan diplintir oleh Menteri BUMN Erick Tohir. Pernyataan yang  disampaikan oleh Penggagas Kooperativisasi BUMN Suroto, dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Tim Pemenangan Nasional AMIN di Rumah Perubahan di jalan Brawijaya X No. 46, Jakarta pada tanggal 31 Januari 2024 itu dimaknai oleh Menteri Erick Tohir secara serampangan dengan mengatakan sebagai pembubaran BUMN.

Pernyataan Erick Tohir itu disebut tuna makna oleh Suroto, menurutnya apa yang dia katakan adalah ide mengubah atau mengkonversi BUMN menjadi badan hukum koperasi, bukan membubarkan BUMN. Erick dianggap tidak memahami substansi permasalahan.

“Namun demikian, banyak pihak yang memberikan respon terhadap ide ini ternyata hanya memberikan perhatian pada soal bantahan atas anggapan plintiran pernyataan Erick Tohir. Bukan membicarakan substansi dari ide. Ditambah lagi dengan mengatakan bahwa ide tersebut dianggap tidak realistis dan mengada ada,” kata Suroto dalam rilisnya, Jum’at (09/02/2024).

Erick Tohir, dalam pernyataanya sebagai Menteri BUMN tahun 2020 mengatakan bahwa mungkin tahun 2045, BUMN sudah tidak diperlukan. Lalu dia sebagai menteri BUMN membuat kebijakan target bubarkan BUMN setiap tahun dari sebanyak 191 perusahaan saat dia menjabat, saat ini tinggal 91 perusahaan dan bahkan dirancang tahun ini tinggal 41 perusahaan. Lalu dia juga yang mendorong banyak BUMN hari ini yang terjerat beban utang tinggi dan terancam gagal bayar. Ini artinya justru dia yang secara riil telah bubarkan BUMN secara sistematis.

“Saya dapat memahami bahwa ide ini tentu akan membawa keguncangan bagi kepentingan elit. Terutama bagi mereka yang selama ini banyak menikmati keistimewaan untuk memanfaatkan bisnis terkait dengan BUMN ataupun yang secara langsung menikmati dalam bentuk gaji, bonus dan juga pemanfaatan subsidi uang rakyat melalui negara,” ujar Suroto.

Baca Juga:   Raba Wajah Ganjar, Penyandang Tunanetra di Balikpapan Ini Bilang Ganjar Pemimpin Jujur

Bersama dengan ini, jika Erick Tohir berkenan, dengan tangan terbuka Suroto mengaku siap berdebat terbuka untuk membahas persoalan serius tersebut, soal bagaimana membangun ekonomi rakyat melalui kooperativisasi BUMN.

“Soal hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan dari politik kebangsaan. Jangan membuat tuduhan yang salah dan memelintir isu hanya untuk kepentingan politik praktis kekuasaan. Apalagi anda adalah pejabat publik bukan partisan partai politik,” tegasnya.

Suroto mengatakan, ide dasar dari mengkoperasikan BUMN adalah selain berangkat dari keprihatinan terhadap manfaat yang kecil yang dapat diterima rakyat atas aset strategis negara di BUMN secara keseluruhan sebesar Rp 10.017 triliun, juga karena sistem tata kelolanya yang ugal ugalan.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 9 dikatakan ” BUMN terdiri dari Persero dan Perum”. Ini artinya bahwa seluruh BUMN itu hanya berbadan hukum Perseroan dan Perusahaan Umum. Dengan pasal tersebut, berarti seluruh BUMN yang hanya merupakan nomenklatur (penamaan) konsekuensinya menjadi perusahaan umum. Koperasi sebagai badan hukum persona ficta yang syah dan diakui oleh negara tidak diberikan peluang untuk menjadi badan hukum BUMN.

“Padahal, sesuai dengan Konstitusi, sebagaimana disebut dalam pasal 33 UUD 1945 dikandung penjelasan secara gamblang bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi itu ialah koperasi. Artinya koperasi sebagai badan hukum persona ficta mengalami diskriminasi dan ini bertentangan dengan pasal 28 D UUD 1945,” beber Suroto.

Lebih lanjut menurut Suroto, konsekuensinya, koperasi sebagai model badan hukum yang memungkinkan kepemilikan masyarakat secara demokratis dan terbuka, yang memungkinkan seluruh warga negara Indonesia dapat turut memiliki dan berpartisipasi aktif dalam proses kepemilikan asset strategis nasional BUMN menjadi kehilangan kesempatanya.

Baca Juga:   Hari Pertama Kampanye, Ganjar Disambut Meriah Warga Papua

“Penganaktirian badan hukum koperasi terhadap kepemilikan asset negara (BUMN) tersebut menyebabkan rakyat Indonesia secara keseluruhan kehilangan kendali atau kontrol terhadap asset BUMN. Rakyat menjadi kehilangan kesempatan untuk dapat turut menikmati hasil hasil ekonomi secara luas yang diperoleh oleh BUMN,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP Gerakan Pemuda Marhaenis Bidang Politik dan Ideologi, Janu Wijayanto mengatakan, bahwa Ide yang Suroto sampaikan tepat secara ideologis dan sesuai dengan ajaran Bung Karno dan Bung Hatta.

“Koperasi adalah salah satu cara untuk membangun perusahaan yang paling sesuai dengan Demokrasi Ekonomi,” katanya.





Baca Selengkapnya >
Sumber

Lainnya Dari Indienesia

Indienesia 2024

Copyright © 2024 Indienesia.

KBI Media. All Rights Reserved.

close